LAMR Lembaga Adat Melayu Riau
lamriau.id-Pekanbaru, Di tengah kehidupan yang semakin dipenuhi sekat jabatan dan status sosial, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau ingin menghidupkan kembali sebuah tradisi sederhana: Makan Berhidang.
Tradisi makan bersama ini bukan sekadar menyajikan makanan dalam satu hidangan. Di dalamnya tersimpan pesan tentang kesetaraan, kebersamaan, gotong royong dan kekeluargaan yang dinilai masih sangat relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini.
Makan Berhidang bahkan telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Kepulauan Riau. Karena itu, LAM Kepri menilai tradisi tersebut tidak cukup hanya dicatat sebagai warisan budaya, tetapi harus kembali dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.
Kepala Bidang Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi LAM Kepulauan Riau, Datuk Wira Setia Perdana H. Syafaruddin, mengatakan pihaknya akan mendorong sosialisasi Makan Berhidang kepada LAM kabupaten/kota untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat.
“Jajaran pimpinan LAM Kepulauan Riau sudah lama berharap kegiatan Makan Berhidang dapat dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya. Ini merupakan tradisi yang memiliki nilai budaya tinggi dan perlu kita hidupkan kembali,” ujar Syafaruddin.
Menurutnya, kekuatan Makan Berhidang justru terletak pada suasana kebersamaan. Orang yang memiliki jabatan atau pangkat duduk bersama masyarakat biasa dalam satu hidangan. Tak ada meja khusus untuk pejabat, tak ada sekat berdasarkan kedudukan.
Syafaruddin mengusulkan Makan Berhidang juga diterapkan dalam berbagai kegiatan resmi pemerintah maupun lembaga lainnya. Setiap gawai atau acara dapat diawali dengan doa selamat, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama sebagai bagian dari seremoni pembukaan.
“Dengan demikian, Makan Berhidang tidak hanya menjadi kegiatan makan bersama, tetapi bisa menjadi bagian dari pembukaan sebuah kegiatan. Acara diawali dengan doa selamat, kemudian dilanjutkan dengan Makan Berhidang,” jelasnya.
Ia menegaskan pelaksanaannya pun tidak harus mewah. Biaya dapat disesuaikan dengan kemampuan dan lauk-pauk yang disediakan. Saat ini, estimasinya berkisar Rp200 ribu hingga Rp400 ribu.
“Masalah harga relatif. Yang terpenting adalah nilai kebersamaan dan filosofi budayanya,” katanya.
LAM Kepri siap memberikan bimbingan kepada lembaga maupun masyarakat yang ingin menerapkan tradisi tersebut. Pemerintah daerah, sekolah, organisasi masyarakat hingga berbagai institusi diharapkan ikut menjadi contoh.
Sebab, bagi LAM Kepri, warisan budaya tidak akan benar-benar hidup hanya karena tercatat dalam daftar WBTb. Ia baru hidup ketika kembali hadir di tengah masyarakat di meja makan, tempat orang duduk bersama, berbagi hidangan, dan untuk sesaat melupakan sekat jabatan maupun status. (*)
