Beranda / Kabar / PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 TENTANG
HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, Pemerintah menempuh kebijakan pengakuan secara resmi keberadaan Hutan Adat bagi Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, Pemerintah berwenang menetapkan status hutan termasuk Hutan Adat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Hutan Hak perlu diatur dengan Peraturan Menteri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;

Selengkapnya:

 

Lihat Juga

BUPATI ROKAN HULU ISYTIHARKAN PENETAPAN “BUDAYA MELAYU RIAU SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB”

  Bupati Rokan Hulu, H. Sukiman, secara resmi isytiharkan penetapan Budaya Melayu Riau sebagai muatan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!