GUBERNUR RIAU PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf n Undang- Undang Nomor 32 ...
SelengkapnyaMonthly Archives: Mei 2019
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 TENTANG HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, Pemerintah menempuh kebijakan pengakuan secara resmi keberadaan Hutan ...
SelengkapnyaLAMR Sambut Baik Permintaan KPK untuk Tertibkan 1 Juta Lahan Illegal
PEKANBARU- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyambut baik permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Pemerintah Provinsi Riau menertibkan 1 juta lahan perkebunan yang dikuasai perusahaan tanpa izin alias illegal. “LAMR menyambut baik permintaan KPK kepada pemerintah Riau untuk menertibkan penggunaan lahan tanpa izin oleh perusahaan-perusahaan di ...
Selengkapnya