LAM Riau Lembaga Adat Melayu Riau
PEKANBARU – Meskipun pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi memutuskan PT Pertamina sebagai pengelola Blok Rokan di Riau mulai tahun 2021-2041 menggantikan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), sejumlah komponen masyarakat Riau tetap menuntut agar Riau juga dapat mengelola blok migas terbesar di Indonesia itu.
Keputusan pemerintah pusat tersebut tidak mengubah tuntutan rakyat Riau mempertahankan Blok Rokan yang dianggap sebagai milik rakyat Riau itu. Hal tersebut terungkap dalam Pertemuan Akbar Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) bersama pemuka dan tokoh masyarakat, tokoh adat, anggota DPRD Riau, rektor perguruan tinggi, paguyuban, pebatinan, laskar, tokoh pemuda, akademi perminyakan, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi di Riau, ormas tingkat provinsi, alim ulama, seniman, dan budayawan di Balai Adat Melayu Riau, Selasa malam (31/7/2018).
Pada pertemuan yang diprakarsai LAMR ini terlihat hadir antara lain Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H. Al azhar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar, mantan Gubernur Riau H. Wan Abubakar, Ketua MKA LAMR Datuk HR. Marjohan Yusuf, Rektor Universitas Islam Riau H. Syafrinaldi, praktisi perminyakan Ahmiyul Rauf, anggota DPRD Riau Bagus Santoso, Elmustian Rahman, Zulkarnaen Noerdin, dan lain-lain.
Pada pertemuan yang dipandu anggota MKA LAMR Datuk Tarlaili tersebut, Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri Al azhar mengatakan pertemuan dilakukan yang penting bukan siapa diantara dua perusahaan kontraktor Blok Rokan ini [Pertamina dan Chevron]. Yang terpenting adalah apa yang diperoleh Riau dari pengelolaan Blok Rokan pasca berakhirnya kontrak tahun 2021.
Menurut Al azhar, kuatnya keinginan untuk mengelola ladang minyak seperti Blok CPP termasuk Blok Rokan didasari rasa keadilan dari perlakuan yang diterima Riau. “Bumi ini milik kita warisan nenek moyang kita. Ada Republik Indonesia, Riau bergabung ke dalamnya. Bahkan Riau menyumbang begitu besar bagi negara ini,” kata Al azhar. Al azhar juga mengatakan Pemprov sudah mengajukan keinginan Riau mengelola Blok Rokan ke pusat [Kementerian ESDM] namun tidak mendapat respons apa-apa. “Hal ini menunjukkan Riau tidak dianggap oleh pemerintah pusat termasuk juga LSM pemerhati sumber daya alam,” ujar Al azhar.
Al azhar berharap jika dulu seluruh komponen masyarakat Riau bisa bersatu dalam memperjuangkan Blok CPP, maka diharapkan sekarang juga bisa bersatu dalam memperjuangkan Blok Rokan. Mantan Gubernur Riau Wan Abubakar mengingatkan perjuangan harus dilakukan bersama-sama sehingga apa yang diperjuangkan dapat dapat membuahkan hasil.
“Kita juga minta anggota DPR RI dapil Riau untuk dapat lebih berperan menyuarakan kepentingan Riau di Pusat,” kata Wan.
Praktisi perminyakan Riau Wan Dedi pada kesempatan tersebut memaparkan mengenai kondisi Blok Rokan, yang menurutnya berada di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sejumlah Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi di Riau turut menyampaikan pendapatnya mengenai Blok Rokan yang semuanya mendukung Riau untuk mengelola blok migas tersebut.
Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar setelah mendengarkan masukan berbagai komponen masyarakat mengatakan hargemperjuangkan Blok Rokan merupakan harga mati dalam upaya kesejahteraan rakyat Riau.
“Kita akan berhitung dengan Kementerian ESDM dan Pertamina. Jika aspirasi kita tidak didengar, bukan tak mungkin kita akan blokade tempat-tempat tertentu,” tegas Syahril. Di bagian akhir pertemuan, Syahril menyimpulkan sejumlah hasil pertemuan pada malam tersebut antara lain dengan tegas menolak rencana Pemerintah Pusat menyerahkan pengelolaan Blok Rokan kepada Pertamina karena sama sekali tidak melibatkan pemda dan elemen masyarakat Riau.
Peserta pertemuan mendesak agar pengelolaan Blok Rokan setelah tahun 2021 harus diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau dengan porsi 70%. “Kita juga ingin putra-putri Riau yang saat ini bekerja di Blok Roak harus dipekerjakan kembali oleh pengelola Blok Rokan yang baru serta diberi jenjang jabatan yang lebih tinggi,” kata Syahril. (za)
