LAMR Lembaga Adat Melayu Riau
lamriau.id-Pekanbaru, Di balik kekayaan alam yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Melayu Riau, tersimpan persoalan lingkungan yang belum kunjung tuntas. Hutan terbakar, lahan gambut rusak, masyarakat terserang ISPA, sementara kewajiban pemulihan lingkungan oleh korporasi masih menjadi pekerjaan besar.
Persoalan inilah yang disuarakan Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Riau, Ahlul Fadli, saat menghadiri launching Media8 dan ForKI Riau di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Provinsi Riau, Senin (9/11/2026), yang dihadiri Ketum DPH LAMR Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, dan Sekum MKA LAMR Datuk Alang Rizal.
Di hadapan para undangan, Ahlul mengingatkan bahwa persoalan lingkungan di Riau bukan sekadar urusan pohon yang hilang atau lahan yang terbakar. Lebih dari itu, ada persoalan kemanusiaan, keadilan sosial, dan hak masyarakat yang dipertaruhkan akibat lemahnya penegakan hukum serta tata kelola lingkungan.
Ia menggambarkan, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampak kerusakan lingkungan. Ketika hutan dan lahan terbakar, bukan hanya ekosistem yang rusak, tetapi udara yang dihirup masyarakat ikut tercemar dan kesehatan warga terancam.
Berdasarkan catatan yang dipaparkannya, sekitar 28.000 warga Riau menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sepanjang 2026. Angka tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia.
“Jangan sampai kita hanya sibuk berbicara tentang kesadaran lingkungan, tetapi persoalan mendasar di lapangan tidak pernah diselesaikan,” menjadi pesan penting dari paparan Ahlul.
Tak hanya dampak kesehatan, WALHI Riau juga menyoroti tanggung jawab korporasi. Ahlul menyebut terdapat tiga perusahaan besar di Riau yang hingga kini belum menuntaskan kewajiban pembayaran kerugian negara dan pemulihan lingkungan pascakebakaran, dengan total tanggungan sekitar Rp16 triliun.
Menurutnya, ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar kerusakan lingkungan tidak terus berulang, sementara masyarakat harus menanggung akibatnya.
Dalam pemaparannya, Ahlul juga mengungkap catatan 91 kasus korupsi di Riau sepanjang periode 2004 hingga 2006, dengan sektor kehutanan menempati posisi terbanyak, disusul sektor pemerintahan.
Ia turut menyoroti persoalan perizinan, perhitungan baseline emisi karbon, hingga relasi antara kekuatan bisnis dan pengambilan kebijakan yang dinilai berpotensi melahirkan oligarki.
Mengutip kajian seorang profesor ekonomi Universitas Indonesia, Ahlul menilai hubungan antara pengusaha dan pemerintah semakin menyatu. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat kebijakan publik tidak lagi sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
LAMR dan Marwah Tanah Melayu Penyampaian persoalan tersebut di lingkungan Lembaga Adat Melayu Riau menjadi pengingat bahwa kerusakan alam bukan semata-mata persoalan teknis pemerintahan.
Bagi masyarakat Melayu, tanah, hutan, sungai, dan gambut merupakan bagian dari ruang hidup serta warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang.
Karena itu, suara WALHI di Balai Adat tersebut membawa pesan penting tentang hubungan antara kelestarian alam, marwah negeri, dan tanggung jawab menjaga tanah Melayu.
Sebab, apa artinya kekayaan alam Riau jika masyarakatnya justru harus menghirup udara tercemar, kehilangan ruang hidup, dan mewariskan lingkungan yang rusak kepada anak cucunya?
Ahlul menegaskan perlunya komitmen serius pemerintah, aparat penegak hukum, dan korporasi dalam menyelesaikan persoalan lingkungan. Media, akademisi, serta masyarakat sipil juga harus mengambil peran dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas publik.
Pada akhirnya, menjaga lingkungan bukan hanya tentang menyelamatkan hutan hari ini. Tetapi juga memastikan anak cucu Melayu masih memiliki tanah yang layak dihuni, udara yang bersih untuk dihirup, serta alam yang dapat diwariskan dengan penuh marwah.
