LAMR Lembaga Adat Melayu Riau
Lamriau.id-Pekanbaru, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) memberikan apresiasi terhadap kegiatan pembekalan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi komunitas yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah HAM Sumatera Barat wilayah kerja Riau. Acara ini dihadiri Datuk batin Tengayan, okura dan pengambang termasuk perwakilan Kementerian HAM dan pengurus LAMR, tampil sebagai narasumber Ketua PBH LAMR Datuk Zainul Akmal, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Bapak Mex Mahdi, M.H. dari Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang terbaru, Kementerian HAM telah dipisahkan dari Kementerian Hukum dan HAM. “HAM hadir untuk kita hormati dan junjung tinggi,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kegiatan seperti ini agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mengingat banyaknya dinamika kebatinan dan sosial di Provinsi Riau.
Sementara itu, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Kanwil HAM. Ia menyoroti bahwa masih terdapat banyak persoalan HAM di Riau, terutama terkait tanah ulayat yang belum mendapat pengakuan sebagaimana mestinya.
“Sekitar 600 ribu masyarakat Riau masih berada di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, banyak hak-hak masyarakat adat yang belum diakui. Inilah tantangan kita bersama,” kata Datuk Seri Taufik
Lebih lanjut, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil menilai bahwa pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemisahan Kementerian HAM dari Kementerian Hukum menjadi langkah strategis agar fokus lembaga ini lebih tertuju pada perlindungan dan kepentingan masyarakat.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR, Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf, yang menyambut baik terselenggaranya pembekalan tersebut.
“Pencerahan seperti ini penting agar kualitas hidup masyarakat semakin meningkat dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan semakin kuat,” ujar Datuk Seri Marjohan
