LAMR Lembaga Adat Melayu Riau
lamriau.id-Pekanbaru, Gubernur Riau Datuk Seri Setia Amanah Abdul Wahid yang sejak awal mendukung gagasan Daerah Istimewa Riau (DIR), semakin memperteguhkan dukungannya. Hal ini tidak hanya disampaikan melalui pernyataan, tetapi juga diperlihatkan secara simbolis dengan berfoto memegang plakat bertuliskan “Dukung Daerah Istimewa Riau.”
Hal tersebut terjadi usai Gubernur Wahid membuka Pameran Pembangunan dalam rangka Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau di Jalan Sultan Syarif Kasim II, tepat di depan Masjid Raya An-Nur Pekanbaru, Kamis (7/8/2025). Beliau menyempatkan diri mengunjungi satu per satu stan pameran, termasuk Gerai Ekonomi Kreatif Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau.
“Daerah Istimewa Riau ini harus kita dukung,” kata Gubernur Wahid, sebagaimana disampaikan ulang oleh Bendahara LAMR Provinsi Riau, Datuk M. Fadli.
Menurut Ketua Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR), Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Gubernur Wahid memang telah mendukung gagasan ini sejak awal. “Tindakan simbolik dengan berfoto bersama plakat dinilai semakin menguatkan semangat masyarakat dalam mendorong pengakuan resmi terhadap kekhasan budaya dan sejarah Riau,” ucap Datuk Seri Taufik yang juga Ketum DPH LAMR.
Gagasan pembentukan Daerah Istimewa Riau kini telah memasuki tahap penyusunan naskah akademis. Rapat-rapat terpumpun telah dilakukan, dan sesuai rencana, dokumen tersebut akan diserahkan ke pemerintah pusat pada Oktober mendatang.
Dalam rapat pembahasan naskah akademi DIR, Ketua Tim Perumus Naskah Akademis DIR Provinsi, Prof. Dr. Junaidi, ketika itu menyatakan bahwa dasar pengusulan status keistimewaan bagi Riau bersumber pada kekayaan budaya Melayu. Menurutnya, hal ini selaras dengan visi Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu.
“Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu harus kita bangkitkan kembali. Ini menjadi latar belakang dari perjuangan DIR,” kata Junaidi.
Rektor Universitas Lancang Kuning (Unilak) itu juga menjelaskan bahwa kebudayaan Melayu memiliki implikasi terhadap sistem ekonomi dan pemerintahan. Sementara secara filosofis, pengusulan DIR berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
“Pengajuan DIR tidak bertentangan dengan hukum, ini diperbolehkan oleh negara dan bukan bentuk makar,” ujar Junaidi.
Lebih lanjut, Dia menekankan bahwa sistem pemerintahan dalam budaya Melayu dikenal dengan konsep tali berpilin tiga, yakni kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan tokoh adat. “Berbeda dengan Aceh yang berbasis syariah, Riau memiliki keunikan melalui sistem tali berpilin tiga,” ujar Junaidi.
